Alhamdulillah…. BPJS for indonesian doctor

Posted: 14 Desember 2012 in Kesehatan, Peristiwa
Tag:, ,

Dokter PTT

Setelah sekian lama akhirnya “setitik harapan” buat masa depan para dokter akhirnya mulai terlihat. Saya sebut sebagai “setitik harapan” karena UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini bagi pribadi penulis adalah salah satu “titik harapan” diantara beberapa titik peraturan yang akhirnya memberikan sedikit ketenangan bagi para dokter. Suatu “titik” yang semoga menjadi tonggak berakhirnya “penjajahan” terhadap dokter-dokter baru dari golongan “kurang modal” alias “dokter bondo nekat”. Masyarakat awam mungkin tak banyak yang tahu bahwa telah terjadi ketimpangan yang lumayan hebat diantara para dokter-dokter khususnya dokter umum. Bagi masyarakat awam yang namanya dokter tuh mesti kaya raya, makmur lah pokoknya. Padahal………

Penulis masih sangat ingat saat tetangga penulis dengan polos menanyakan : “Gajimu kan banyak mas kenapa gan beli mobil saja buat transport praktek? Sebulan kan 10 an juta ada kan mas?” saya hanya senyum-senyum sendiri.. Dalam hati cuma bergumam :”Gundulmu kuwi 10 juta, 1,5 juta ae ngos ngosan”.. betapa tidak kawan… gaji dokter di rumah sakit-rumah sakit swasta di daerah sangat timpang dibanding gaji dokter di RS swasta di kota besar. Teman penulis seorang dokter umum yang kerja di RS swasta di Jakarta dalam semalam bisa bawa duit lebih dari 1 juta sekali shift jaga, sedangkan nasib dokter-dokter di RS-RS daerah hanya dapat gaji / uang duduk berkisar antara Rp. 40-100 ribu per shift. Bahkan temen penulis yang kerja di klinik di sekitar Solo Cuma mendapat Rp 15 ribu untuk 5 jam jaga. Mungkin agak mendingan bagi mereka yang diterima PTT Pusat atau yang di kontrak pemerintah kabupaten/kota. Mereka mendapat gaji yang lumayan layak untuk seorang “dokter” yang harus menempuh pendidikan selama 6 tahun sebelum bisa mendapat titel “DOKTER”. Minimal mereka dapat gaji pokok hampir sama dengan PNS. Meskipun begitu yang namanya PTT Pusat maupun Dokter kontrak sebenernya nasibnya juga tak ubahnya seperti “BURUH OUTSOURCHING”. “Habis manis sepah dibuang”, Habis PTT/Kontrak nasib tetap tak jelas. Sampai-sampai penulis pernah berkelakar dengan teman-teman dokter umum kalau sebaiknya pas ada Demo Buruh Pabrik outsourching dokter juga ikut bergabung menentang tenaga Kontrak dan outsourching.. hehehe…

 

“Lha kan dokter bisa praktek sendiri begitu lulus tanpa harus kerja di tempat orang atau tanpa harus PTT kan mas?” yaaa itu kan kalo birokrasi kita normal…. di negara kita ini semboyan “Kalo bisa dipersulit kenapa dipermudah” masih berlaku di beberapa daerah.. bahkan sekarang ini banyak banget peraturan yang dibuat khusus untuk para “Calon dokter” atau “dokter-dokter baru” dengan dalih perbaikan mutu..

Bagi Pembaca yang menginginkan anaknya menjadi dokter hendaknya berfikir masak-masak sebelum mengijinkan atau “Memaksa” anaknya masuk Fakultas Kedokteran. Begini lebih jelasnya. Setelah seseorang diterima di Fakultas kedokteran mereka harus menjalani pendidikan pre klinik (kuliah) dengan lama yang bervariasi antara 3,5-4 tahun. SPP nya juga bervariasi antara FK Negeri dan swasta.. saat ini berkisar antara 5 juta s.d 20 juta/semester (Jauh lebih mahal dibandingkan dengan SPP untuk pendidikan dokter spesialis). Setelah diwisuda sebagai Sarjana Kedokteran (Sked) mereka harus masuk stase Klinik atau yang lazim disebut Koas. Lamanya koas juga bervariasi tiap FK, bahkan aturannya dalam beberapa tahun ini sering berubah-ubah.. SPP tetap bayar tiap semester. Setelah itu dulunya bisa langsung dilakukan pengukuhan “Sumpah Dokter”. Tapi itu duluu… sekarang seorang mahasiswa kedokteran belum bisa dilakukan sumpah/atau kalaupun sudah disumpah belum bisa disebut dokter jika belum lulus “uji kompetensi“ yang diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun. Setelah itu “penderitaan para dokter baru ini belum berakhir. Baru-baru ini seorang dokter baru harus mengikuti namanya “Internship” selama 1 tahun. Setelah itu barru dia boleh kerja “sendiri”. “Sendiri” disini dalam artian dia bisa bekerja dengan tanggung jawab sendiri sebagai seorang profesi dokter namun di beberapa daerah bukan untuk praktek sendiri..

streess

Penulis pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan. Ketika mengurus ijin praktek dipersulit dengan alasan :”dok, maaf ijin praktek pribadi belum bisa diberikan karena dokter belum selesai PTTnya”… “lha emang ada hubungannya ijin praktek pribadi dengan PTT? Bukannya saya sudah punya ijazah dokter umum, sudah menjadi anggota IDI, sudah punya STR sah. Kenapa di kota bisa tapi di kabupaten ndak bisa?”kataku. “Disini harus PTT selesai dulu dok, untuk aturannya saya ndak tahu. Instruksi atasan begitu”.. tapi setelah Penulis SMS ke Menkes kala itu dr Fadilah Supari, dan setelah itu semua kepala dinas di propinsi penulis dikumpulkan menkes, ijin itu bisa keluar.

Semoga dengan adanya kebijakan ini selain mengangkat kesejahteraan dokter, juga akan semakin, meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Karena masyarakat tidak perlu lagi membayar untuk berobat. Yang pada akhirnya juga akan semakin “menyehatkan” lingkungan dunia kesehatan dari para “tikus-tikus” yang berusaha mengais keuntungan dari derita pasien.

Semoga……………..

Silakan baca:

UU BPJS

Gaji Dokter Umum

 

Komentar
  1. admin mengatakan:

    Mudah-mudahan BPJS berpihak bagi rumah sakit dan dokter-dokternya

    http://dokterharry.wordpress.com/2013/10/30/gerah-gelisah-rumah-sakit-menjelang-bpjs/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s