Negara Sosialis atau negara Pasar pak Beye?

Posted: 5 Januari 2014 in Kesehatan, Politik
Tag:, ,

Entah kenapa, sepertinya ada yang aneh dengan kebijakan negara ini. Seolah negara ini sedang bingung, kalut dan kehilangan arah. Betapa tidak coba anda fikirkan. Sehubungan dengan dinaikkannya Elpiji 12 kg Pertamina dikritik pak Beye karena dianggap hanya mengutamakan keuntungan, padahal disisi lain Pertamina harus menjadi salah satu lumbung pemasukan negara. Contoh lain yang sering saya ungkapkan yaitu Rumah Sakit Daerah maupun Pusat yang dikritik habis-habisan kalau terbukti menolak pasien Miskin atau yang “Mengaku” Miskin yang nggak mau bayar biaya kesehatan yang memang mahal namun disisi lain RSUD masih ditarget ratusan milyar per tahunnya untuk mengisi pundi-pundi negara maupun daerah. Juga dengan PLN yang terus menerus menaikkan tarif dasar yang dinilai memberatkan oleh sebagian anggota dewan, namun dilain sisi PLN dihabisi jika dinilai inefisien karena menghabiskan uang untuk pelayanan di daerah tertinggal. Yang lebih membingungkan lagi jika Pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab terhadap institusi-institusi tersebut malah balik menyalahkan bawahannya seolah itu bukan anak buahnya.. meminjam istilah salah satu Film om dedy mizwar… “Alangkah lucunya Negeri ini”… itu kiranya ungkapan yang tepat bagi negeri ini.
Lalu apakah salah jika negara berbisnis untuk mendapatkan laba demi memenuhi APBN? Silakan saja dan memang harusnya negara ini punya Bisnis yang kuat sehingga APBN kita kuat dan bisa membiayai sendiri kebutuhan dalam negeri, syukur kalau bisa meminimalkan utang. Namun harus ada batas yang tegas sektor mana yang murni untuk bisnis dan sektor mana yang untuk kesejahteraan rakyat. Contoh untuk sektor-sektor yang untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak seperti Air, Listrik, Bahan bakar, transportasi di daerah terpencil jangan terlalu difikirkan keuntungan bisnisnya, negara masih bisa mendapat banyak income dari sektor lain seperti pertambangan, sumberdaya mineral, dan bisnis lainnya dalam bidang perdagangan. Intinya rakyat butuh diringankan dalam hal pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari, jangan kebutuhan primer malah dibisniskan negara, karena pasti rakyat akan terpaksa menurut, jika ndak nurut pasti chaos. Namun jika untuk kebutuhan tersien tarolah seperti bisnis perkebunan, pertambangan, penerbangan komersil, industri-industri penghasil barang kebutuhan tersier silakan negara berbisnis.
Konsistensi, satu kata yang belum kita dapatkan selama era reformasi ini. Negeri kita kaya Gas, katanya saat kampanye pemakaian BBG kemarin. Namun kenyataannya harga Gas yang berasal dari perut bumi tanah air kita saja masih harus disubsidi untuk dapat terbeli kaum miskin. Negeri kita kaya energi terbarukan seperti Panas bumi, Sinar matahari, Angin, gelombang laut, namun belum ada kebijakan yang pro dengan kekayaan yang belum tergarap itu. Memang, kesan ini tidak sepenuhnya karena kebodohan bangsa ini, namun lebih dari ke-acuh-an stake holder dalam menentukan kebijakan. Banyaknya pejabat bermental “Makelar” memang masih menjadi kendala dalam memajukan bangsa ini. Maksud mental makelar ini adalah kebiasaan baru mau menggarap hal baru setelah adanya kepastian ada keuntungan dibaliknya, pastinya keuntungan pribadi juga berperan disini. Politik berbiaya tinggi di negara ini seolah menjadi benang kusut yang ikut andil dalam biasnya kebijakan arah pembangunan negara ini.
Di masa orde baru ada namanya GBHN, Garis-garis besar haluan negara yang merupakan sebuah rancangan pembangunan indonesia yang berkesinambungan. Sebenarnya maksud GBHN ini baik dan menurut penulis masih sangat diperlukan untuk konsistensi arah pembangunan kita. Dalam era sekarang ini mungkin GBHN bisa saja dibuat dengan menetapkan arah pembangunan yang ingin siciptakan kedepan. Tarolah sebagai contoh dibuat sebuah planning 10 tahun kedepan kita mengutamakan pemberantasan korupsi, pengurangan buta huruf, perbaikan standar pelayanan kesehatan dasar, dan mungkin dibuat arah peningkatan kewirausahaan. Berikutnya 10 tahun setelah itu dibuat lagi rencana lanjutannya, sehingga jelas 100 tahun lagi negeri ini akan dibawa kemana. Mungkin pembaca berargumen bahwa rencana seperti itu sudah ada, memang benar, namun jika Garis-garis arah pembangunan ini tidak ditetapkan oleh MPR yang merupakan mandat tertinggi Rakyat maka arah pembangunan yang sudah dirancang akan dengan mudah dirubah kembali sesuka hati pemimpin-pemimpin yang nota bene silih berganti dan dari berbagai partai yang berbeda dengan segala kepentingan dibelakangnya. Tujuannya Cuma satu, supaya negeri ini tidak bingung… Mau jadi negeri maju tapi bingung… nggak punya arahan yang jelas apakah majunya mau dilihat hanya dari indikator “kaya” nya Kas negara ataukah maju dilihat dari indikator “sejahteranya” rakyatnya. Apa gunanya pundi-pundi kas negara melimpah kalau tidak bisa menyejahterakan rakyat kecil. Bisa dilihat beberapa daerah di negeri ini yang disokong APBD besar namun malah nggak bisa menyalurkan untuk kesejahteraan rakyat, ujung-ujungnya hilang juga uang itu dimakan tikus-tikus berdasi.
Semoga Politik berbiaya tinggi segera hilang dari muka bumi Indonesia tercinta, semoga pemimpin-pemimpin kita berikutnya adalah orang yang benar-benar amanah, dan punya keikhlasan membangun negara ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s